Memfasilitasi pengembangan SIKDA
Kita bisa menemukan “memfasilitasi pengembangan SIKDA” dalam berbagai dokumen/presentasi Pusdatin Depkes, khususnya menganai strategi pengembangan SIKNAS dan SIKDA. Istilahnya memfasilitasi mungkin dapat diartikan sebagai kegiatan yang dapat mendorong, memuluskan, mempercepat kegiatan pengembangan SIKDA agar prosesnya menjadi semakin cepat dan mudah. Hal tersebut dapat ditunjukkan (tetapi tidak terbatas hanya) dengan bantuan perangkat keras (hardware), perangkat lunak, infastruktur jaringan, berbagai pedoman/petunjuk pelaksanaan, pelatihan, sosialisasi, tambahan insentif ke beberapa daerah.
Nah, beberapa waktu yang lalu saya menemukan formula baru memfasilitasi pengembangan SIKDA saat mendampingi teman-teman dari Dinkes Provinsi Sulteng melakukan studi banding ke DIY dan kabupaten Ngawi. Kegiatan tersebut diikuti oleh pimpinan dinas kesehatan (Kepala Dinas), sekretaris dinas, kepala UPT Data dan Surveilans, anggota tim pengembangan SIKDA provinsi, perwakilan dari pengelola program serta perwakilan dari dinas kesehatan kabupaten. Dalam rombongan tersebut, juga terdapat wakil dari Pusdatin Depkes (bu Hasna). Dinas kesehatan provinsi Sulteng saya kira merupakan salah satu dari sebagian kecil dinas kesehatan yang menjadikan fungsi pengelolaan sistem informasi kesehatan dan surveilans dijadikan terpadu menjadi unit pelaksana teknis daerah.
Yang saya maksud dengan salah satu bentuk fasilitasi pengembangan SIKDA adalah memberikan bimbingan dan pendampingan kepada daerah dalam merumuskan bentuk SIKDA yang sesuai dengan kebutuhan mereka (lingkup provinsi), tetapi adaptif terhadap kebutuhan kabupaten/kota serta ketentuan dari pusat. Kegiatan studi banding tersebut sebenarnya merupakan rangkaian dari kegiatan lain yang lebih besar yaitu penyusunan master plan SIKDA provinsi Sulawesi Tengah (lihat catatan sebelumnya tentang penyusunan master plan SIKDA Sulteng). Mengapa memerlukan pengembangan master plan SIKDA telah dibahas sebelumnya.
Dalam rangka memformulasikan master plan SIKDA yang lebih rinci serta disertai dengan perencanaan kegiatan yang lebih operasional maka tim penyusun dokumen tersebut merencanakan kegiatan studi banding ke daerah yang cukup berhasil dan berpengalaman dalam implementasi SIKDA. Ada beberapa daerah yang, kebetulan tidak jauh dari Jogja yang dapat dikunjungi sebenarnya, yaitu kabupaten Ngawi, Purworejo dan Wonosobo. Akhirnya kabupaten Ngawi yang terpilih untuk dikunjungi. Di kabupaten Ngawi, tim berkunjung ke salah satu puskesmas yang telah menerapkan sistem berbasis komputer dan kemudian dilanjutkan dengan mengikuti penjelasan mengenai pembangunan SIKDA di tingkat provinsi (disampaikan oleh mas Hakky Fuadi) serta pengelola SIKDA kabupaten Ngawi.
Saat berkunjung ke puskesmas, tim terbagi menjadi beberapa kelompok dan mengobservasi serta bertanya langsung kepada para petugas di puskesmas tentang penerapan sistem berbasis komputer. Mereka juga mendapat kesempatan berkunjung ke kantor dinas kesehatan kabupaten Ngawi khususnya di ruang unit SIK yang terdapat server dan perangkat keras di dalamnya. Diskusi yang cukup intensi dilanjutkan saat mengikuti penjelasan dari mas Hakky mengenai kondisi dan peran dinas kesehatan provinsi Jatim dalam pengembangan SIKDA. Presentasi yang cukup menarik dari dinkes provinsi ini menjadi penyeimbang materi dari kabupaten karena memberikan sisi yang berbeda mengenai kesulitan dan kendala dalam mengintegrasikan SIKDA kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Acara diskusi berlanjut sampai sore disertai dengan pemaparan fitur aplikasi Simpustronik kabupaten Ngawi yang telah diadopsi di beberapa kabupaten lain, khususnya di provinsi Jawa Timur. Mereka juga menyampaikan sejarah pengembangan Simpustronik termasuk aspek leadership kepala dinas kesehatan sebelumnya (dr. Pudjo) serta peran tim (adhoc) dari berbagai puskesmas yang bersama-sama dengan unit SIK memantau dan terus menerus mengembangkan fitur simpustronik yang mereka miliki. Dari segi infrastruktur jaringan, pengembangan jaringan wireless dari puskesmas ke dinkes di Ngawi tidak seberhasil dibandingkan Purworejo atau Wonosobo, tetapi mereka memiliki kelebihan terutama dari segi keterlibatan wakil dari puskesmas dalam pengembangan fitur aplikasi Simpustronik.
Hari kedua, tim berdiskusi di FK UGM untuk mendiskusikan pelajaran dari Ngawi untuk memperjelas master plan SIKDA yang sebagian telah disusun. Sebelumnya, ada beberapa materi penunjang seperti penyusunan master plan sistem informasi (mas Rahyo), kebijakan pusat dalam pengembangan SIKDA (bu Hasna), master plan SIKDA provinsi DIY (bu Berti) serta pengalaman SIKDA kabupaten Sleman (pak Haryanto). Saya mendampingi mereka pada sesi terakhir untuk merumuskan kegiatan operasional pasca studi banding tersebut. Dalam diskusi yang sangat hangat, beberapa hal telah dirumuskan:
- Pengembangan SIKDA provinsi harus melibatkan teman-teman dari kabupaten/kota. Sangat beruntung bahwa kepala dinas kesehatan Parigi mengikuti acara tersebut sehingga dapat merasakan manfaat studi banding serta kepentingan keterkaitan antara kabupaten/kota dengan provinsi. Koordinasi, khususnya dengan seksi atau UPT Data dan Surveilans Terpadu di tingkat kabupaten merupakan suatu kewajiban mutlak. Komitmen dari pimpinan kabupaten/kota menjadi salah satu kunci bagi terwujudnya komunikasi dan koordinasi SIKDA kab/kota di provinsi Sulteng.
- Pengembangan SIKDA provinsi juga mengikuti master plan serta regulasi dan pedoman pengembangan SIKNAS (yang ini sudah sangat jelas).
- Kegiatan sosialisasi dengan lintas sektor (BPS, Bappeda dll) sangat diperlukan, oleh karena itu memerlukan dukungan yang dapat mewadahi kerjasasama lintas sektor (Pemda provinsi). Tanpa dukungan dari pimpinan provinsi pula, keterlibatan kabupaten/kota menjadi diragukan.
- Komitmen dari dinkes provinsi Sulteng tidak hanya dari segi pendanaan tetapi juga upaya mereka untuk memfasilitasi UPT Data dan Surveilans Terpadu agar dapat menjalin jejaring, komunikasi dan koordinasi dengan pengelola program serta sektor lain terutama dalam perencanaan dan implementasi kegiatan pada tahun mendatang (2011).
- Aspek pengembangan SDM merupakan investasi jangka panjang yang juga harus dipertimbangkan dari sekarang. Keberadaan struktur yang berperan dalam pengembangan SDM, seperti Bapelkes, institusi pendidikan lokal, sumber daya TI lokal merupakan aset yang harus dipertimbangkan untuk mendukung keserasian kerjasama berbagai komponen dalam implementasi SIKDA.
Selain itu, ada beberapa catatan teknis mengenai PR yang harus dilakukan oleh tim tersebut sampai dengan akhir tahun. Hal yang terpenting menurut saya adalah proses tersebut sebenarnya dapat diterapkan oleh daerah lain dalam merumuskan pengembangan SIKDA. Pusdatin, saya kira dapat membuat model kegiatan seperti itu dengan indikator yang jelas sehingga semakin banyak daerah-daerah yang terbantu dalam mewujudkan SIKDA secara lebih cepat. Merumuskan perencanaan, sambil berkunjung ke daerah yang telah menerapkan dan berdiskusi dengan fasilitator dan tenaga ahli dapat membantu kita agar rancangan yang kita susun menjadi semakin membumi. Kalau lagi pusing bikin planning, banyak tempat di Jogja yang bisa buat refreshing…..
sistem informasi kesehatan | Comment (0)Komputerisasi Puskesmas dan Dinas Kesehatan
Ini merupakan catatan ringkas mengenai seminar yang diselenggarakan oleh Simkes dua minggu lalu mengenai aspek sosioteknis dalam komputerisasi puskesmas dan dinas kesehatan. Laporan mengenai kegiatan seminar tersebut juga sudah dimuat di website Simkes(yang juga memuat berapa berkas presentasi pembicara), blog mahasiswa Simkes 08, maupun blog pak Bas. Tulisan mas Jojok tentang seminar tersebut juga ada, dan, seperti biasa, heboh!. Continue reading »