E-health di Indonesia: inovasi ya, evaluasi sedikit, regulasi lebih sedikit lagi

September 16th, 2009

Beberapa waktu yang lalu, penulis sempat mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh PDSE (Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi aka Pusat Data dan Informasi ) Depkes untuk membahas mengenai perkembangan e-health di Indonesia. Pertemuan tersebut sebenarnya bertujuan utama untuk mengisi formulir dari WHO mengenai kondisi e-health di setiap negara. Dalam diskusi hampir sehari tersebut terdapat wakil dari perguruan tinggi, praktisi manajemen informasi kesehatan, perwakian unit di Departemen Kesehatan, beberapa perhimpunan profesi, depkominfo serta tentu saja perwakilan dari WHO.

Mengawali kegiatan tersebut, dr. Untung menyampaikan bahwa kegiatan ini sebenarnya merupakan permintaan dari WHO karena WHO telah mengamanatkan setiap negara untuk terlibat dalam E-health survey. Namun, memang ada baiknya jika pertemuan yang melibatkan banyak pihak seperti ini juga diselenggarakan sendiri oleh PDSE dengan bekerjasama dengan beberapa perhimpunan profesi dan para ahli untuk membahas secara jelas apa roadmap e-health di negara kita. Ide untuk membuat acara semacam itu sudah sejak lama (lihat catatan sebelumnya mengenai hal ini), tapi ya hanya sebatas nuldong…(nulis doang). Apa nunggu momentum 5 tahun Simkes FK UGM tahun depan? Hmmm…dibarengkan dengan pertemuan alumni mungkin ide yang baik….

OK, kembali ke e-health. WHO mendefinisikan e-health sebagai  “the use of information and communication technologies (ICT) for health”. Suatu pengertian yang sangat sederhana.  Berbagai definisi lain mengenai e-health dapat ditemukan di jurnal ataupun situs di Internet. Karena peran dan potensinya untuk mendorong perbaikan dan perubahan pelayanan kesehatan, WHO telah mengeluarkan resolusi mengenai e-health bernomer 58.28 tahun 2005. Dalam resolusi tersebut,  WHO mendorong kepada setiap negara untuk:

  • menyusun rencana strategis jangka panjang untuk mengembangkan layanan e-health di berbagai bidang di kesehatan baik untuk administrasi kesehatan, kerangka legal dan regulasi, infrastruktur serta mekanisme kemitraan publik dan swasta.
  • mengembangkan infrastruktur TIK untuk e-health
  • membangun kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga profit untuk mendukung e-health
  • mengembangkan e-healh yang menjangkau masyarakat, khususnya yang rawan terhadap permasalahan kesehatan (vulnerable) dan sesuai dengan kebutuhan mereka,
  • memobilisasi kerjasama lintas sektor dalam mengadopsi norma dan standar e-health, evaluasi, prinsip-prinsip cost-effectiveness dalam e-health untuk menjami mutu, etika dan keamanan dengan tetap mengedepankan kerahasiaan, privasi, equity dan equality.
  • mengembangkan center of excellence dan jejaring e-health,
  • mengembangkan model sistem informasi kesehatan masyarakat untuk surveilans, respon dan emergensi

Nah, beranjak dari sana, pertemuan kemarin diisi dengan presentasi dari beberapa pembicara, yaitu dr. Rano Indradi MKes, saya sendiri, Prof Sugi dari BME ITB, dari Depkominfo serta perwakilan dari Depkes sendiri.Panel yang pertama diisi oleh mas Rano, saya dan Prof Sugi, berkaitan dengan manajemen informasi pasien sampai dengan telemedicine. Mas Rano menekankan kepada definisi RKE serta standar mutu yang harus dipenuhi oleh RKE. Sedangkan saya membicarakan mengenai bagaimana RKE diperluas dan instrumen apa yang diperlukan untuk mempercepat perluasan tersebut. Sedangkan prof Sugi menyampaikan berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh BME ITB berkaitan dengan sistem informasi kesehatan dan BME.

Dari sanalah saya menyimpulkan bahwa sebenarnya inovasi mengenai e-health sudah berkembang. Ada beberapa rumah sakit yang juga sudah menerapkan teleradiologi, telekardiologi, akan tetapi evaluasinya masih minimal. Di ITB, berbagai penelitian mengenai telemedicine juga sudah dilakukan. Nah, yang masih belum jelas adalah bagaimana regulasinya. Yang dipegang tentu saja adalah prinsip dasar legalitas untuk sistem health tanpa e. Prinsip kerahasiaan data pasien, hubungan dokter pasien, komunikasi dokter pasien ada di sana. Nah yang berkaitan dengan regulasi TI, kita baru punya UU ITE 11 2008. Itupun masih ada beberapa peraturan pemerintah yang belum ditegaskan, seperti tentang sertifikasi.

Setelah diskusi topik lain seperti e-learning dan internet pharmacies,  para peserta mengisi kuesioner WHO yang yang berjudul Global Observatory of eHealth (GOE). Jadi, dalam mengisi kuesioner kemarin, memang jika dari segi kebijakan nasional mengenani e-gov (ini juga sedang digodog), kita mungkin dapat menyampaikan sudah ada, tetapi ini masih jeauh lebih sedikit daripada banyaknya inovasi yang dilakukan.


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind

- online valtrex order - buy asacol - spy a cell phone - generic levitra -