Global Health Information Forum 2010 (side meetings dan field trip)

Akhirnya,  kesampaian juga ke Bangkok. Sebelumnya hanya pernah transit di bandaranya, baik di Don Muang maupun bandara yang sekarang.  Beruntung sekali aku dapat undangan mengikuti Prince Mahidol Award Conference 2010 Global Health Information Forum (http://pmaconfereence.org). Ini merupakan acara tahunan, tapi kali ini topiknya mengenai health information.  Acaranya gratis, tapi tiket dan hotel bayar sendiri.  Sayang, tidak banyak orang Indonesia yang hadir. Padahal topik dan materinya sangat berbobot.   Aku juga bertemua  beberapa pembicara yang hadir pada waktu AMIA di SF kemarin. Continue reading »

Menggunakan Google Groups bagi bukan pengguna gmail

Ini ceritanya tentang FK UGM yang baru mencoba bikin milist (jadul banget ya…di era Web 2.0). Apa boleh buat..ya memang begini keadaannya.  Milist ini hanya untuk dosen dan staf kependidikan di lingkungan FK tentu saja. Tapi, sementara ini terbuka diakses di http://groups.google.co.id/group/fkugm. Meskipun, tentu saja yang bisa posting hanya anggotanya. Kemarin, ada yang tanya, bagaimana caranya pengguna non gmail menggunakan layanan google groups untuk posting? Nah, langkah di bawah ini mencoba menjawabnya. Continue reading »

Mengikuti AMIA Symposium 09

Hari pertama

ID peserta dan buku program

Ini kali pertama ikut AMIA Symposium (berarti berharap mau ikut lagi?). Acaranya cukup besar, jauh lebih besar daripada acara informatika kedokteran yang pernah aku ikuti sebelumnya. Sampai tadi siang peserta yang terdaftar 1900 orang. Besok mungkin akan masih bertambah lagi. Sayang aku datang sudah siang, jadi nggak bisa ikut berbagai tutorial. Maklum…datangnya serba dengan gedubragan. Tadi pagi datang langsung mendaftar di tempat (onsite) sekalian menjadi member AMIA selama 18 bulan. Lumayan, di CV bisa ditulis member AMIA dalam perhimpunan yang diikuti. Sebelumnya khan selalu kosong.

Continue reading »

Memfasilitasi pengembangan SIKDA

Kita bisa menemukan “memfasilitasi pengembangan SIKDA” dalam berbagai dokumen/presentasi  Pusdatin Depkes, khususnya menganai strategi pengembangan SIKNAS dan SIKDA.   Istilahnya memfasilitasi mungkin dapat diartikan sebagai kegiatan yang dapat mendorong, memuluskan, mempercepat kegiatan pengembangan SIKDA agar prosesnya menjadi semakin cepat dan mudah.  Hal tersebut dapat ditunjukkan (tetapi tidak terbatas hanya) dengan bantuan perangkat keras (hardware), perangkat lunak, infastruktur jaringan, berbagai pedoman/petunjuk pelaksanaan, pelatihan, sosialisasi, tambahan insentif ke beberapa daerah.

Nah, beberapa waktu yang lalu saya menemukan formula baru memfasilitasi pengembangan SIKDA saat mendampingi teman-teman dari Dinkes Provinsi Sulteng melakukan studi banding ke DIY dan kabupaten Ngawi. Kegiatan tersebut diikuti oleh pimpinan dinas kesehatan (Kepala Dinas), sekretaris dinas, kepala UPT Data dan Surveilans, anggota tim pengembangan SIKDA provinsi, perwakilan dari pengelola program serta perwakilan dari dinas kesehatan kabupaten. Dalam rombongan tersebut, juga terdapat wakil dari Pusdatin Depkes (bu Hasna).  Dinas kesehatan provinsi Sulteng saya kira merupakan salah satu dari sebagian kecil dinas kesehatan yang menjadikan fungsi pengelolaan sistem informasi kesehatan dan surveilans dijadikan terpadu menjadi unit pelaksana teknis daerah.

Yang saya maksud dengan salah satu bentuk fasilitasi pengembangan SIKDA adalah memberikan bimbingan dan pendampingan kepada daerah dalam merumuskan bentuk SIKDA yang sesuai dengan kebutuhan mereka (lingkup provinsi), tetapi adaptif terhadap kebutuhan kabupaten/kota serta ketentuan dari pusat.  Kegiatan studi banding tersebut sebenarnya merupakan rangkaian dari kegiatan lain yang lebih besar yaitu penyusunan master plan SIKDA provinsi Sulawesi Tengah (lihat catatan sebelumnya tentang penyusunan master plan SIKDA Sulteng).  Mengapa memerlukan pengembangan master plan SIKDA telah dibahas sebelumnya.

Dalam rangka memformulasikan master plan SIKDA yang lebih rinci serta disertai dengan perencanaan kegiatan yang lebih operasional maka tim penyusun dokumen tersebut merencanakan kegiatan studi banding ke daerah yang cukup berhasil dan berpengalaman dalam implementasi SIKDA.  Ada beberapa daerah yang, kebetulan tidak jauh dari Jogja yang dapat dikunjungi sebenarnya, yaitu kabupaten Ngawi, Purworejo dan Wonosobo. Akhirnya kabupaten Ngawi yang terpilih untuk dikunjungi.  Di kabupaten Ngawi, tim berkunjung ke salah satu puskesmas yang telah menerapkan sistem berbasis komputer dan kemudian dilanjutkan dengan mengikuti penjelasan mengenai pembangunan SIKDA di tingkat provinsi (disampaikan oleh mas Hakky Fuadi) serta pengelola SIKDA kabupaten Ngawi.

Saat berkunjung ke puskesmas, tim terbagi menjadi beberapa kelompok dan mengobservasi serta bertanya langsung kepada para petugas di puskesmas tentang penerapan sistem berbasis komputer.  Mereka juga mendapat kesempatan berkunjung ke kantor dinas kesehatan kabupaten Ngawi khususnya di ruang unit SIK yang terdapat server dan perangkat keras di dalamnya.  Diskusi yang cukup intensi dilanjutkan saat mengikuti penjelasan dari mas Hakky  mengenai kondisi dan peran dinas kesehatan provinsi Jatim dalam pengembangan SIKDA. Presentasi yang cukup menarik dari dinkes provinsi ini menjadi penyeimbang materi dari kabupaten karena memberikan sisi yang berbeda mengenai kesulitan dan kendala dalam mengintegrasikan SIKDA kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Acara diskusi berlanjut sampai sore disertai dengan pemaparan fitur aplikasi Simpustronik kabupaten Ngawi yang telah diadopsi di beberapa kabupaten lain, khususnya di provinsi Jawa Timur. Mereka juga menyampaikan sejarah pengembangan Simpustronik termasuk aspek leadership kepala dinas kesehatan sebelumnya (dr. Pudjo) serta peran tim (adhoc) dari berbagai puskesmas yang bersama-sama dengan unit SIK memantau dan terus menerus mengembangkan fitur simpustronik yang mereka miliki. Dari segi infrastruktur jaringan, pengembangan jaringan wireless dari puskesmas ke dinkes di Ngawi tidak seberhasil dibandingkan Purworejo atau Wonosobo, tetapi mereka memiliki kelebihan terutama dari segi keterlibatan wakil dari puskesmas dalam pengembangan fitur aplikasi Simpustronik.

Hari kedua, tim berdiskusi di FK UGM untuk mendiskusikan pelajaran dari Ngawi untuk memperjelas master plan SIKDA yang sebagian telah disusun. Sebelumnya, ada beberapa materi penunjang seperti penyusunan master plan sistem informasi (mas Rahyo), kebijakan pusat dalam pengembangan SIKDA (bu Hasna), master plan SIKDA provinsi DIY (bu Berti) serta pengalaman SIKDA kabupaten Sleman (pak Haryanto). Saya mendampingi mereka pada sesi terakhir untuk merumuskan kegiatan operasional pasca studi banding tersebut. Dalam diskusi yang sangat hangat, beberapa hal telah dirumuskan:

1. Pengembangan SIKDA provinsi harus melibatkan teman-teman dari kabupaten/kota. Sangat beruntung bahwa kepala dinas kesehatan Parigi mengikuti acara tersebut sehingga dapat merasakan manfaat studi banding serta kepentingan keterkaitan antara kabupaten/kota dengan provinsi. Koordinasi, khususnya dengan seksi atau UPT Data dan Surveilans Terpadu di tingkat kabupaten merupakan suatu kewajiban mutlak.  Komitmen dari pimpinan kabupaten/kota menjadi salah satu kunci bagi terwujudnya komunikasi dan koordinasi SIKDA kab/kota di provinsi Sulteng.
2. Pengembangan SIKDA provinsi juga mengikuti master plan serta regulasi dan pedoman pengembangan  SIKNAS (yang ini sudah sangat jelas).
3. Kegiatan sosialisasi dengan lintas sektor (BPS, Bappeda dll) sangat diperlukan, oleh karena itu memerlukan dukungan yang dapat mewadahi kerjasasama lintas sektor (Pemda provinsi). Tanpa dukungan dari pimpinan provinsi pula, keterlibatan kabupaten/kota menjadi diragukan.
4. Komitmen dari dinkes provinsi Sulteng tidak hanya dari segi pendanaan tetapi juga upaya mereka untuk memfasilitasi UPT Data dan Surveilans Terpadu agar dapat menjalin jejaring, komunikasi dan koordinasi dengan pengelola program serta sektor lain terutama dalam perencanaan dan implementasi kegiatan pada tahun mendatang (2011).
5. Aspek pengembangan SDM merupakan investasi jangka panjang yang juga harus dipertimbangkan dari sekarang. Keberadaan struktur yang berperan dalam pengembangan SDM, seperti Bapelkes, institusi pendidikan lokal, sumber daya TI lokal merupakan aset yang harus dipertimbangkan untuk mendukung keserasian kerjasama berbagai komponen dalam implementasi SIKDA.

Selain itu, ada beberapa catatan teknis mengenai PR yang harus dilakukan oleh tim tersebut sampai dengan akhir tahun. Hal yang terpenting menurut saya adalah proses tersebut sebenarnya dapat diterapkan oleh daerah lain dalam merumuskan pengembangan SIKDA.  Pusdatin, saya kira dapat membuat model kegiatan seperti itu dengan indikator yang jelas sehingga semakin banyak daerah-daerah yang terbantu dalam mewujudkan SIKDA secara lebih cepat. Merumuskan perencanaan, sambil berkunjung ke daerah yang telah menerapkan dan berdiskusi dengan fasilitator dan tenaga ahli dapat membantu kita agar rancangan yang kita susun menjadi semakin membumi.  Kalau lagi pusing bikin planning, banyak tempat di Jogja yang bisa buat refreshing…..

Berapa banyak Puskesmas yang telah mengadopsi sistem informasi puskesmas berbasis komputer?

Barusan, saya mendapat pertanyaan dari Alvin Marcelo, dokter aktivis informatika kesehatan/FOSS sekaligus dokter bedah di UP. Pertanyaannya, “Anis, in your estimate, how many simpus implementations are out there in Indonesia?”. Hmm..njawabnya gampang. Bener tidaknya nggak tahu he..he.he. Pertanyaan ini didasari oleh kekagetan Alvin di GCOS saat bertemu   Jojok yang telah berpengalaman menjelajah NKRI untuk jualan dan melatih Simpus Jojok.  Survei GDS (Governance and Decentralization Survey) yang mengambil sampel di beberapa provinsi dan kabupaten mencatat sekitar 80% puskesmas telah dilengkapi dengan komputer.

Lalu, tentang jawaban dari pertanyaan tadi?  Perkiraanku, maksimal 2000 puskesmas telah dilengkapi dengan sistem informasi berbasis komputer. Kalau ternyata lebih, wah senang sekali. Rinciannya bagaimana? Jojok di 400an puskesmas (atau lebih?), Dinkes Ngawi dan Dinkes Purworejo telah menerapkan di beberapa daerah lain. Simkes IKM FK UGM dengan Wonosobo dan Sleman serta beberapa daerah lain yang sedang berjalan. GTZ dengan SimpusNAD (di Aceh) dan Siskes (NTB dan NTT). Beberapa kabupaten lain yang bekerjasama dengan vendor (seperti Exindo di DIY dan lainnya).  Ada juga yang bekerjasama dengan universitas (FKM Unud, ITB, FKM UI, lainnya?).

Dari sinilah, sebenarnya perlu disepakati tentang standar pertukaran data. Pertukaran data perlu dibedakan antara pertukaran data individual dan pertukaran data program. Ini saatnya (sebelum semakin terlambat), Pusdatin dan Binkesmas mengambil peran sebagai leader dan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyepakati mengenai standar tersebut.

E-health di Indonesia: inovasi ya, evaluasi sedikit, regulasi lebih sedikit lagi

Beberapa waktu yang lalu, penulis sempat mengikuti pertemuan yang diselenggarakan oleh PDSE (Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi aka Pusat Data dan Informasi ) Depkes untuk membahas mengenai perkembangan e-health di Indonesia. Pertemuan tersebut sebenarnya bertujuan utama untuk mengisi formulir dari WHO mengenai kondisi e-health di setiap negara. Dalam diskusi hampir sehari tersebut terdapat wakil dari perguruan tinggi, praktisi manajemen informasi kesehatan, perwakian unit di Departemen Kesehatan, beberapa perhimpunan profesi, depkominfo serta tentu saja perwakilan dari WHO.

Continue reading »

Dari Pusdatin ke PDSE

Akhirnya Pusdatin (pusat data dan informasi) depkes berganti baju menjadi PDSE (Pusat Data dan Surveilans Epdeimiologi). Kalau melihat struktur dan kegiatannya, nampaknya tidak hanya sekedar ganti baju, tapi juga ganti pola pikir dan perkakasnya juga. Perkakas yang sudah ketinggalan jaman dimusiumkan aja..demikian juga yang masih berpikir bahwa pusdatin tidak beda dengan jaman waktu bernama Pusdakes (pusat data kesehatan). Continue reading »

Lama tidak ngeblog..ngeblog tidak lama

Konsisten itu susah ya. Lama sekali tidak posting, sekali posting ini juga tidak bakalan lama alias tulisannya pendek-pendek sahaja. Terakhir kali menulis tentang diskusi mengenai rekam kesehatan elektronik pada bulan Juni yang lalu. Setelah itu, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang menarik untuk dituliskan di sini. Karena sudah terlanjur ditulis di Notes FB, ya aku copy paste aja ya… Continue reading »

Diskusi RKE (Rekam Kesehatan Elektronik) di UC UGM

Sabtu (13 Juni 2009), saya mengikuti diskusi di UC (University Club) UGM tentang rekam kesehatan elektronik (RKE). Diskusi ini sebenarnya merupakan sambuangan dari seminar RKE yang paginya diselenggarakan oleh D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan FMIPA UGM (bener ya…tahun ini berubah jadi bagian sekolah vokasi UGM?). Diskusi ini dipandu oleh dr. Tridjoko Hadianto (FK UGM) yang menyampaikan tujuan utama diskusi ini adalah untuk menerima masukan, saran, pandangan, pendapat dan pengalaman tentang RKE agar dapat dijadikan sebagai masukan pemerintah (Depkes) untuk merumuskan peraturan mengenai RKE. Diskusi dimulai dengan cetusan dari Prof Budi Sampurna (Ka. Biro Hukum dan Organisasi Depkes) tentang bermunculannya pertanyaan dari beberapa rumah sakit mengenai keabsahan rekam kesehatan elektronik. Bahkan ada rumah sakit yang mengajukan surat tertulis ke Menteri Kesehatan karena mereka berencana mengembangkan RKE.
Continue reading »

Pemilu dan SIKDA

Apa hubungannya? Ya, di sini beberapa kali aku menyinggung mengenai SIKDA (sistem informasi kesehatan daerah) baik berkaitan dengan seminar, penerapan di lapangan serta gagasan pengembangan lebih lanjut. Tetapi, tentang pemilu? Aku khan juga warga negara yang berhak mengikuti pemilu. Nah, sayangnya, dalam pemilu 2009 aku tidak bisa ikut men-contreng karena namaku tidak tercatat di DPT. Continue reading »